Hukum Perikatan

Published 25 Oktober 2013 by DindaAdzaniah

Hukum Perikatan

 

Hukum perikatan adalah terjemah dari istilah bahasa Belanda “verbintenis”. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literature hukum di Indonesia. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain.

Hukum perikatan dalam pengertian luas dibagi kedalam empat bidang yaitu:

  1. Dalam bidang hukum kekayaan, misanyalnya perikatan jual beli dan sewa menyewa.
  2. Dalam bidang hukum kelurga, misalnya perikatan karena perkawinan.
  3. Dalam bidang hukum waris, misalnya perikatan untuk mewarisi karena kematian pewaris.
  4. Dalam bidang hukum pribadi, misalnya perikatan untuk mewakili badan hukum oleh pengurrusnya.

 

Dasar hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah perjanjian dan undang-undang. Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat tiga sumber sebagai berikut :

  1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian)
  2. Perikatan yang timbul dari undang-undang
  3. Perikatan yang terjadi bukan karena perjanjian tetapi karena perbuatan melanggar hukum dan perwakilan sukarela

 

Asas-asas yang berada dalam hukum perikatan :

  1. Asas kebebasan berkontrak : Ps.1338: 1 KUHPerdata
  2. Asas Konsensualisme : 1320 KUHPerdata
  3. Asas Kepribadian : 1315 dan 1340 KUHPerdata

Pengecualiannya : 1792 KUHPerdata 1317 KUHPerdata

Perluasannya yaitu Ps.1318 KUHPerdata

  1. Asas Pacta Suntservanda asas kepastian hukum :1338 : 1 KUHPerdata

 

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perikatan yang dibuat. Ada empat kategori dari wanprestasi atau bentuk pelanggaran yaitu :

  1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
  2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
  3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
  4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

 

Akibat-akibat dari wanprestasi berupa hukuman dapat digolongkan menjadi tiga yaitu :

  1. Membayar kerugian yang di derita oleh kreditur, ganti rugi ini meliputi biaya, rugi, dan bunga.
  2. Pembatalan perikatan atau pemecah perikatan berdasrakan ganti rugi yang diatur pasal 1247 dan pasal 1248 KUH Perdata
  3. Peralihan resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perikatan sesuai dengan pasal 137 KUH Perdata

 

Pasal 1381 secara tegas menyebutkan sembilan cara hapusnya perikatan, cara-cara tersebut adalah :

  1. Pembayaran
  2. Pembaharuan hutang (novasi)
  3. Perjumpaan hutang dan kompensasi
  4. Percampuran hutang (konfusio)
  5. Pembebasan hutang
  6. Musnahnya barang terutang
  7. Batal atau pembatalan
  8. Berlakunya suatu syarta batal
  9. Lewatnya waktu khadaluarsa

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: